Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2000

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam
menunaikan ibadah haji dipandang perlu menetapkan
besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk
musim haji tahun 2001;

b. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan ibadah
haji yang lebih berkeadilan dipandang perlu menyusun
biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bervariasi
sesuai perbedaan besarnya tarif angkutan per zona
dan sewa pemondokan di Makkah;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3822);
1. Zona I embarkasi Aceh, Medan dan Batam;
2. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya;
3. Zona III adalah embarkasi Balikpapan dan Makasar.
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2001
Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

a. Zona I :
1. Paket A sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Paket B sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Paket C sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
b. Zona II :
1 Paket A sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
2. Paket B sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
3. Paket C sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
c. Zona III :
1. Paket A sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
2. Paket B sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
3. Paket C sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
Pasal 3


(1) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dibayarkan secara lunas tanpa cicilan.

(2) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji dilakukan kepada
rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji setelah dimulainya pendaftaran haji.

(3) Pendaftaran haji dimulai pada tanggal 1 Agustus 2000 dan ditutup
pada tanggal 16 Nopember 2000 atau setelah mencapai kuota yang
ditetapkan.


Pasal 4

(1) Calon jemaah haji yang telah membayar biaya penyelenggaraan ibadah
haji, yang kemudian karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan
ibadah haji atau mengundurkan diri, maka keberangkatannya dinyatakan
batal.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), biaya
penyelenggaraan ibadah haji dikembalikan seluruhnya.



Pasal 5

(1) Jumlah jemaah haji tahun 2001 dibatasi sesuai dengan jumlah kuota
yang ditetapkan.

(2) Apabila pada tanggal 29 September 2000 kuota daerah tidak
terpenuhi, maka sisa kuota tersebut menjadi kuota nasional yang
diperebutkan secara bebas oleh semua propinsi mulai tanggal 2 Oktober
sampai dengan 16 Nopember 2000.



Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan
Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.



Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ABDURRAHMAN WAHID